Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang lebih dikenal sebagai Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen yang berfokus pada perlindungan serta penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan di Indonesia. Lembaga ini resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.
Kehadiran Komnas Perempuan tidak terlepas dari dorongan kuat masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, yang menuntut negara untuk lebih serius dalam menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan ini menguat pasca terjadinya Kerusuhan Mei 1998, di mana banyak perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa, menjadi korban kekerasan seksual di sejumlah kota besar.
Seiring waktu, Komnas Perempuan berkembang menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang beroperasi berdasarkan standar internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam The Paris Principles. Peran aktif lembaga ini menjadikannya rujukan dalam penguatan sistem perlindungan HAM perempuan, baik di tingkat lokal hingga internasional.
Alamat Kantor Pusat:
Komnas Perempuan
Jl. Latuharhari No. 4B
Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp: +62-21-3903963
Fax: +62-21-3903922
Email: [email protected]
Lowongan Kerja Komnas Perempuan April 2026
Pada April 2026, Komnas Perempuan membuka peluang karier bagi kandidat yang memiliki komitmen terhadap isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kesempatan ini terbuka bagi individu yang profesional, berdedikasi, dan siap berkontribusi dalam mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Posisi yang Dibuka:
Asisten Koordinator Analis dan Advokasi Kebijakan Nasional Level Undang-Undang
(Kode: 06-ASKOR-UU/RHK-2026)
Kualifikasi:
- Terbuka khusus bagi perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok minoritas dan marjinal
- Memiliki komitmen kuat terhadap isu HAM dan pemahaman terhadap dinamika sosial, politik, serta ekonomi yang berdampak pada perempuan
- Pendidikan minimal S1 (Hukum, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial & Politik, HAM, atau Studi Gender)
- Pengalaman minimal 3 tahun di bidang relevan, terutama advokasi kebijakan berbasis HAM dan kesetaraan gender
- Mampu melakukan analisis kebijakan, menyusun draft hukum (legal drafting), serta rekomendasi kebijakan
- Pengalaman dalam gerakan sosial seperti feminis, buruh, masyarakat adat, atau isu keberagaman menjadi nilai tambah
- Memahami teori hukum feminis menjadi keunggulan tambahan
- Memiliki kemampuan komunikasi dan jejaring yang baik dalam lingkungan multikultural
- Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dan jaringan organisasi
- Menguasai manajemen program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi
Cara Melamar:
Bagi yang berminat, pastikan untuk menyiapkan dokumen penting seperti CV, surat lamaran, dan berkas pendukung lainnya secara lengkap. Persiapan yang matang akan meningkatkan peluang Anda untuk lolos seleksi.
Pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan resmi yang tersedia di situs Komnas Perempuan.
Batas akhir pendaftaran: Rabu, 15 April 2026
Sumber resmi: Komnas Perempuan